Skip to main content

Dugaan Transaksi Fiktif Pembelian Pesawat Fokker AD


Jakarta, Pilarke7 -- Investigasi para inspektur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menelusuri pembelian pesawat Fokker F-50-selama berbulan-bulan pada september 2005 berakhir pada kesimpulan mengejutkan transaksi Rp 17,8 Miliar itu fiktif. Seorang Jenderal TNI AD Heru Sukrisno, yang juga ketua tim Inspektorat mengatakan "Uangnya telah keluar, tapi pesawatnya tak ada".

Oleh pembocor, Heru mengatakan saat itu dirinya masih berpangkat kolonel. Ia menelisik proyek tahunan anggaran 2003 itu karena ada pengalihan pembelian pesawat dari semula jenis Bell ke pesawat Fokker. Tak pernah melakukan tender, Markas TNI AD menunjuk PT. Abadi Sentosa Perkasa dalam pembelian tersebut. Kontrak pengadaan ditandatangani pada 29 juli. Hanya berselang sepuluh hari, uang Rp 17,8 miliar mengalir ke rekening PT Abadi.

Kasus Panjang ini berbuntut pada sang pembocor Heru dituduh menguasai dokumen secara ilegal yang membuatnya dijerat dengan Undang-Undang Pokok-Pokok kearsipan. Hakim pengadilan Militer menghukum Heru enam bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan. Heru tak menyangkal telah meminjam dokumen pembelian itu dan lupa mengembalikannya. Ia mengaku iklas namun dengan harapan dugaan pembelian fiktifnya mesti ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Status (Tidak Jelas)
- Kasus dugaan Transaksi Fiktif ini berakhir dengan ketidak jelasan penyelidikan
- Heru dituduh berbalik dalam Pengadilan Militer.

Kronologinya

29 Jul 2003

Awal Kasus Ini Ditelisik Oleh Heru

Waktu itu Heru berpangkat kolonel. Ia menelisik proyek tahunan anggaran 2003 itu karena ada pengalihan pembelian pesawat dari semula jenis Bell ke pesawat Fokker. Tak pernah melakukan tender, Markas TNI AD menunjuk PT. Abadi Sentosa Perkasa.

16 Mar 2004

TNI AD Menyerahkan Pesawat Ke PT Transwisata

Tiba-tiba pada maret 2004, TNI AD menyerahkan pesawat Foker F-50 yang spesifikasinya sesuai dengan pembelian tahun sebelumnya kepada PT Transwisata Prima Aviation. Yang merupakan perusahaan penyewaan pesawat milik pengusaha Tomy Winata

20 Jul 2006

Kasus Pembelian Pesawat Fiktif Ini Tak Penah Diungkap

Hingga pada pertengahan tahun 2006 kasus dugaan Pembelian pesawat Fiktif ini tak pernah diungkap. Toba-tiba saja sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan ini ketika rapat dengan Panglima TNI, namun tak direspons.

Comments

Popular posts from this blog

Dilema Dukungan Demokrat untuk Prabowo dan Jokowi

Prabowo-SBY (Foto/Detik.com) Jalan Partai Demokrat menuju 'Tahta Tertinggi' di Republik Indonesia masih terjegal. Mulus dukungan Demokrat untuk Prabowo pada awal-awal perbincangan koalisi tak sampai ke tangan KPU. Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang semula akan disandingkan dengan Prabowo Subianto justru disalip oleh Sandiaga Uno (eks Wagub DKI). Ibarat cinta, ternyata sayangnya Demokrat pada Gerindra tak terbalas dengan tulus. Yahh namanya saja politik he he he, Tak ada 'Cinta' abadi dalam politik, tak ada musuh abadi dalam politik. Setidaknya inilah yang dipertontonkan. Menyaksikan geliat Prabowo menuju kursi nomor satu Indonesia, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersatu memikat hati rakyat. Kemudian jadilah koalisi penantang calon petahana. Jokowi bukan berarti mulus mengusung calon pendampingnya. Koalisi 'gemuk' pendukung Jokowi bahkan terkesan memberi harapan palsu pada Mahfud MD. Namun tak berlangsung lama Ma...

Kronologi Kasus Hambalang

Foto: Istimewa Video “Mesum” Wikasalim Sudah Ditonton Ratusan Ribu Kali Pemindahan Proyek Kemenpora Proyek di Ditjen Olahraga Kemendikbud dipindahkan di Kemenpora. Lalu dilaksanakan pengurusan sertifikat tanah Hambalang tapi tidak selesai. 2004-07-29 Pembebasan Tanah Dilakukan pembayaran para penggarap lahan di lokasi tersebut dan sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepakbola dan pagar. 2005-02-14 Studi Geologi Datang studi geologi oleh konsultan pekerjaan di lokasi Hambalang. 2006-03-16 Penganggaran Maket dan Masterplan Dianggarkan pembuatan maket dan masterplan. Dari rencana awalnya pusat peningkatan olahraga nasional, menjadi pusat untuk atlet nasional dan atlet elite. 2007-08-18 Pengusulan Perubahan Nama Diusulkan perubahan nama dari Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Nasional menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional. 2009-05-12 Pertemuan di Kawasan Casablanca "Nazar, Anas, Dudung Puw...

KRONOLOGIS, Korupsi Dan Poligami Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumut

Gambar Yang beredar Jakarta, Pilarke7  -- Ratusan orang melakukan demonstrasi, meminta Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal, dugaan korupsi dan poligami. Aksi unjuk rasa ini dilakukan di depan DPRD Sumut, Senin (13/8/2014).Mahasiswa yang mengatasnamakan Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus menilai kepemimpinan Gatot di Sumut hanya sebatas seremonial. Selain itu ada sejumlah temuan instansi terkait yang mereka nilai sebagai indikasi terjadinya dugaan tindak pidana korupsidi Pemprov Sumut. Lihat Juga:  Video “Mesum” Wikasalim Poligami yang dilakukan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho ternyata telah menjadi rahasia umum di kalangan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara. Tak semua kader mengetahui siapa perempuan yang menjadi istri kedua mantan Ketua DPW PKS Sumut itu. Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hidayatullah, kabar poligami Gatot itu telah mencuat beberapa bulan terakhir. Kabar itu juga sempa...